Indonesia sebagai negara rawan bencana dikenal sebagai negara ‘super market bencana’ karena hampir seluruh risiko bencana alam terdapat di Indonesia. Seringkali bencana alam di Indonesia memberikan dampak kerugian ekonomi (economic loss) sangat besar, namun ironisnya jumlah penggantian melalui asuransi (insured loss) masih sangat kecil (kurang dari 5%) . Hal ini memberikan indikasi bahwa pada setiap bencana hanya sebagian kecil harta benda yang diasuransikan.
Beberapa dasawarsa terakhir, ramai tulisan di media tentang perlunya pengelolaan bencana alam nasional yang biasa marak pasca terjadi bencana alam. Tetapi karena sifat bangsa kita yang pelupa dan kurangnya leadership serta koordinasi antar pemangku kepentingan, maka skema pembiayaan dan asuransi risiko bencana terus terbengkalai hingga terjadi bencana berikutnya.
Pembahasan tentang perlunya skema asuransi bencana alam nasional intensif didiskusikan oleh seluruh pemegang kepentingan dan diakselerasi beberapa tahun terakhir setelah adanya tiga momen penting.
Pertama, pemerintah telah menunjuk pihak yang mengkoordinasikan kementerian dan lembaga yang menangani bencana alam yaitu Badan Kebijakan Fiskal ( BKF ) Kementerian Keuangan. Walau Indonesia sering mengalami bencana, namun begitu banyak kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan yang ikut terlibat namun terkesan tidak terkelola dengan baik karena adanya ego kepentingan masing-masing;
Kedua, regulasi yang dimulai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 247 tahun 2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dimana sebelumnya barang miik negara tidak diasuransikan karena tidak ada dasar hukum yang melandasi.
Ketiga, inisiatif yang diambil oleh beberapa Kementrian dalam rangka melindungi masyarakat berpenghasilan rendah seperti para petani, nelayan pedagang UMKM dan lainnya dengan inisiatif asuransi mikro, asuransi usaha tani, asuransi nelayan, asuransi budi daya udang dan lainnya,
Penulis merasa merasa bersyukur bahwa asuransi telah dipilih sebagai alternatif pembiayaan risisko dan mitigasi risiko bencana Pada mulanya dalam kesempatan bertemu beberapa tahun yang lalu dengan. Thomas Kessler, Head of Global Partnership Swiss Re (saat ini bekerja di Asia Development Bank) asuransi belum masuk dalam pembiayaan risiko sehingga sering disebut DRF (Disaster Risk Financing) belum dikenal konsep DRFI (Disaster Risk Financing Insurance)
Pembiayaaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang dikenal sebagai Disaster Risk Financing Insurance (DRFI) pertama kali dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla dalam forum pertemuan tahunan IMF dan World Bank bulan Oktober 2018 yang lalu di Bali dimana Indonesia mengumumkan telah memiliki peta jalan dan strategi untuk mengimplementasikan PARB (DRFI) secara nasional.
Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB/DRFI).
Cikal bakal PARB di Indonesia dimulai pada dasawarsa 1990 an diprakarsai oleh industri perasuransian dengan membentuk Pool Reasuransi Gempa Bumi Indonesia yang kemudian berubah wujud menjadi PT Reasuransi MAIPARK Indoneisa sejak tahun 2014. Jaminan yang diberikan terbatas pada risiko gempa bumi, gunung berapi dan tsunami, dengan tertanggung umumnya korporasi dan individu yang membutuhkan proteksi katastopik jika terjadi bencana gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kemudian muncul inisiatif perlindungan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai inisiatif dari beberapa kementerian lembaga dan industri asuransi.
Namun demikian, belum ada skema PARB/DRFI yang terintegrasi dan lebih lengkap dalam skala nasional, sehingga kita selalu gamang pasca terjadinya bencana alam terutama pada saat rehabiitasi dan rekonstruksi.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fiscal dan pengelolaan bencana yang belum terencana dan terintegrasi dengan pengelolaan risiko bencana khususnya dalam rangka upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko.
Diharapkan dengan adanya PARB (DRFI) pembiayaan bencana untuk pemenuhan kebutuhan pendanaaan yang besar, terencana , tepat waktu dan sasaran, berkelanjutan, dapat dikelola secara lebih transparan untuk melindungi keuangan negara. Sedangkan prioritas kebijakan PARB (DRFI) adalah melindungi barang milik negara dan barang milik daerah; melindungi rumah tangga dan masyarakat yang terpapar bencana khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; memulihkan kehidupan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana.
Public Private Partnership (PPP)
Asuransi merupakan salah satu instrumen pembiayaan risiko bencana dalam bentuk transfer risiko, sedangkan banyak instrumen keuangan lainnya yang bisa digunakan seperti Cat Bond. Pemerintah telah menetapkan strategi dalam PARB ini dengan skema Public Private Partnership dalam bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pembiayaan sesuai dengan kapasitas masing masing. Skema disusun dengan bauran kebijakan dan instrumen agar pada saat terjadi bencana dapat di eksekusi dengan segera dan tepat waktu serta dengan jumlah dana yang cukup sesuai dengan kebutuhan .
Penulis mengusulkan model PPP yang bisa dipertimbangkan adalah model PPP negara Jepang dengan alasan pertama ekspose terhadap risikor yang hampir serupa yaitu gempa bumi dan tsunami. Kedua Jepang telah memiliki JER (Jappan Earthquake Reinsurance) sebangun dengan industri auransi kita yang telah memiliki MAIPARK. Ketiga menggunakan layering risiko dan bauran instrumen keuangan selain asuransi.
Asuransi Barang Milik Negara (ABMN)
Sebagai salah satu pilar dari PARB (DRFI), maka ABMN bertujuan untuk adanya pengamanan Barang Milik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang dikelola oleh Direktorat Jendral Kekayaaan Negara Kementerian Keuangan. Sebagai pengguna barang atau kuasa pengguna barang adalah Kementerian dan Lembaga lain. Pengasuransian BMN dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas dan prioritas.
Dalam kesempatan pertama kali bertemu dengan Dirjen Kekayaan Negara, Bapak Isa Rachmatarwata pada tahun 2017, penulis sebagai Ketua AAUI saat itu mengajukan usulan ABMN berbentuk customized product bukan generic product. Yaitu asuransi harta benda beserta perluasannya dengan pertimbangan mengurangi terjadinya kesenjangan dalam luas jaminan ( coverage gap ) , menghindari kegiatan anti seleksi atas risiko yang diasuransikan dan premi komposit diharapkan lebih rendah dari akumulasi suku premi risiko generik.
Dalam pengarahannya Pak Isa menyatakan bahwa adalah suatu langkah maju dimana BMN dapat diasuransikan dimana selama ini ada landasan hukumnya untuk bia diasuransikan. Sedangkan perlindungan yang dibutuhkan terhadap risiko katastropik yaitu risiko dengan frekuensi rendah tetapi dampaknya sangat besar, seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tunami dimana terjadinya tiba-tiba, tidak terduga dan menimbulkan bencana Sedangkan untuk risiko lainnya yang bersifat non katatropik relative bisa dikendalikan.
Setelah melakukan kajian atas tarif ABMN dengan mengggunakan data-data kuantitatif yang cukup, terbukti suku premi ABMN lebih rendah dari suku premi akumulasi dari risiko generik sesuai tarif SE OJK nomor 6 tahun 2016. Akhirnya produk ABMN telah mendapatkan ijin dari OJK dan siap untuk diimplementasikan awal tahun 2019.
Konsorsium Asuransi dan Pool Reasuransi
Mengacu kepada PMK nomor 247 tahun 2016 dan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, maka pengadaan ABMN dilakukan dengan lelang terbuka dengan memaksimalkan kapasitas dalam negeri. Untuk itu diusulkan tender diantara perusahaan asuransi nasional untuk kemudian dipilih leader konsorsium ABMN berdasarkan syarat tidak hanya penawaran yang termurah tetapi jua meliputi kriteria lain seperti kemampuan keuangan, komitmen penyelesaian klaim dan sumber daya yang dimiliki untuk bisa melayani secara baik.
Untuk lebih memaksimalkan kapasitas dalam negeri maka selanjutnya dibentuk Pool Reasuransi dalam negeri yang terdiri dari seluruh perusahaan reasuransi dalam negeri plus perusahaan asuransi yang tidak ikut alam Konsorium Asuransi sepanjang memenuhi kriteria dan syarat utamanya adalah kemampuan keuangan dan koimitmen menyelesaikan klaim secara cepat.
Dengan cara ini dapat dimaksimalkan kapasitas dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan industri asuransi dalam negeri, dengan tetap memastikan aadnya pelayanan terutama dalam penyelesaian klaim yang lebih baik dengan tetap adanya unsur persaingan dalam pelayanan.
Dengan diimplementasikannya PARB (DRFI) ini kita sebagai negara yang rawan bencana, telah mempunyai strategi pembiayaan bencana yang terintegrasi dan komprehensif berdasarkan prioritas dan kapasitasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa negara selalu hadir dalam setiap bencana guna melindungi rakyatnya.
